Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan alasan Force Majeure

Setidaknya ada dua pandangan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dimasa pandemi. Pertama, mengacu ke Kepres 12 tahun 2020 yang menyatakan bahwa Covid 19 adalah bencana non-alam, maka PHK dapat dilakukan dengan alasan Force Majeure. Kemudian ditambah dengan penjelasan pada UU no. 24 tahun 2007 yang menjelaskan bahwa bencana adalah bencana alam, bencana non-alam, atau bencana akibat tindakan manusia.

Dua peraturan perundangan-undangan tersebut dapat dijadikan acuan untuk melakukan PHK dengan alasan Force Majeure. Tentunya hal tersebut menimbang kemampuan perusahaan dalam hal ini kesulitan financial dimasa pandemi. Perusahaan tidak dapat beroperasi sebagai mana mestinya atau produktivitas perusahaan menurun drastis, maka dari itu dibutuhkan kebijakan PHK beberapa karyawannya. Tentunya PHK dengan alasan Force Majeure dapat lebih menguntungkan bagi perusahaan karena dapat membayarkan pesangon dengan jumlah yang lebih kecil ketimbang menggunakan alasan lainnya seperti efisiensi.

Sementara itu pandangan kedua, mengacu pada definisi tentang Force Majeure dalam ketentuan ketenagakerjaan pada peraturan pemerintah nomor 8 tahun 1981 tentang perlindungan upah pada pasal 8 yang berbunyi:

Halangan yang secara kebetulan dialami oleh pengusaha, tidak termasuk kehancuran atau musnahnya perusahaan beserta peralatan yang dikarenakan oleh bencana alam, kebakaran atau peperangan sehingga tidak memungkinkan lagi perusahaan tersebut berfungsi atau menjalankan kegiatannya “force Majeuree”.

Meskipun ketentuan tersebut sudah dicabut dan digantikan oleh peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2015, tapi ketentuan pada pasal 8 pada peraturan pemerintah nomor 8 tahun 1981 masih dapat menjadi acuan mengingat peraturan tentang ketenagakerjaan adalah peraturan yang berlaku khusus dan perlu dibedakan dengan peraturan umum lainnya. Jadi pandangan kedua ini berkesimpulan bahwa PHK karena Force Majeure dalam masa pandemi ini tidak dapat dibenarkan karena menyaratkan perusahaan yang dalam kondisi Force Majeure tidak dapat berfungsi atau menjalankan kegiatannya.

Pun sejalan dengan apa yang dituliskan dalam ayat 3 pasal 164 undang-undang nomor 13 tahun 2003 yang menjelaskan bahwa PHK dengan Force Majeure harus disertai dengan tutupnya perusahaan.

Pandangan pertama dan kedua sama-sama menemui landasan hukumnya masing-masing. Kami memahami bahwa dibutuhkannya win win solution antara pengusaha dan pekerja karena tekanan yang sama-sama dialami oleh kedua belah pihak selama masa pandemi ini. Perusahaan mengalami kesulitan finansial, sementara pekerja tetap membutuhkan pemasukan untuk tetap bisa melindungi dirinya dari bahaya Covid 19. Maka dari itu, kami berkesimpulan bahwa lebih baik memanfaatkan forum komunikasi antara pengusaha dan pekerja jika ingin mengakhiri hubungan kerja untuk mendapatkan kesapakatan bersama. Kesimpulan tersebut didasarkan pada hukum ketenagakerjaan yang bersifat khusus dan praktek penegakannya akan menimbulkan dampak yang beraneka ragam. Hubungan yang harmonis antara pengusaha dan pekerja perlu tetap dijaga meski hingga pengakhiran hubungan kerja terjadi. Jadi kesepakatan bersama yang dicapai dapat dituangkan dalam suatu perjanjian yang dapat menghindari resiko perselisihan hubungan industrial kedepannya, yaitu dengan membuat Perjanjian Bersama (PB) yang dtandatangani oleh pengusaha dan pekerja.

Publikasi ini dimaksudkan hanya untuk tujuan informasi dan bukan merupakan nasihat hukum. Semua publikasi Kusuma & Partners memiliki hak cipta dan tidak dapat direproduksi tanpa persetujuan tertulis dari Kusuma & Partners. Jika Anda membutuhkan asistensi kebutuhan hukum dan pajak silahkan menghubungi Kami melalui kusuma@kusumalawfirm.com atau 0821-1817-0707.

 

KUSUMA & PARTNERS LAW FIRM

 

One Pacific Place, 15th Floor

Jl. Jendral Sudirman Kav 52-53

Jakarta 12190

Indonesia

 

Office Phone: (021) 509 862 98

Mobile (Whatsapp): (+62) 821 1817 0707

Fax: (021) 2550 2555

Email: kusuma@kusumalawfirm.com

Website: www.kusumalawfirm.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

en_USEN
id_IDID en_USEN