Fungsi dan Implementasi Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor M/5/HK.04.00/VII/2019 Tentang Pemberlakukan Wajib Sertifikasi Kompetensi Terhadap Jabatan Bidang Manajemen Sumber Daya Manusia

Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor M/5/HK.04.00/VII/2019 Tentang Pemberlakukan Wajib Sertifikasi Kompetensi Terhadap Jabatan Bidang Manajemen Sumber Daya Manusia Menegaskan Bahwa Pekerja Yang Bekerja Dibidang Manajemen Sumber Daya Manusia/Human Resources Development (SDM/HRD) wajib memiliki sertifikasi 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya surat edaran ini. Sertifikasi kompetensi yang dimaksud adalah sertifikasi kompetensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dengan mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang manajemen SDM yang berlaku. Surat edaran tersebut dikeluarkan pada tanggal 22 Juli 2019, berarti 21 Juli 2021 sudah akan diberlakukan wajib sertfifikasi.

Surat edaran menteri memang memiliki tingkatan yang lebih rendah jika dibandingkan dengan peraturan menteri, peraturan pemerintah, dan undang – undang. Artinya jika tidak dijalankan, akan mendapatkan hukuman yang ringan. Namun karena fungsinya untuk membuat prosedur dalam implementasi atau memperjelas peraturan yang mesti dilaksanakan. Surat edaran juga berfungsi sebagai norma dari peraturan perundang – undangan yang bersifat umum. Maka dari itu, surat edaran perlu tetap diperhatikan sebagai petunjuk teknis implementasi dan perlu diikuti. Dalam hal surat edaran tersebut diatas, menteri tenaga kerja bertujuan untuk mewujudkan SDM perusahaan yang kompeten, kompetitif, beretika dan patuh pada ketentuan yang berlaku. Hal tersebut tentunya akan sangat bermanfaat untuk membangun iklim hubungan industrial yang harmonis.

Dalam prakteknya hari ini, beberapa pengawas ketenagakerjaan sudah mulai menanyakan tentang sertifikasi yang dimiliki pekerja dibidang SDM/HRD. Para pengawas ketenagakerjaan juga mulai mendorong setiap perusahaan untuk mengikutsertakan pekerjanya untuk mengikuti program sertifikasi kompetensi yang diadakan BNSP. Saat ini, pertanyaan dan dorongan dari pengawas ketenagakerjaan mulai dilakukan lewat penyelenggaraan audit ketenagakerjaan ke beberapa perusahaan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

id_IDID
en_USEN id_IDID