Dapatkah COVID-19 (Corona Virus Disease-2019) Dikategorikan Sebagai Peristiwa Force Majeure Dalam Kontrak?

Saat ini wabah COVID-19 telah menyebar ke seluruh penjuru dunia termasuk di Indonesia. Sebagai akibat dari adanya COVID-19 yaitu bahwa kegiatan ekonomi atau bisnis terganggu. Di Indonesia banyak pelaku usaha mengeluh karena dirinya ataupun rekan bisnisnya tidak dapat menjalankan kewajiban berdasarkan kontrak dengan argumentasi bahwa COVID-19 merupakan peristiwa Force Majeure (Keadaan Kahar). Untuk mengetahui lebih lanjut apa itu Force Majeure dan dapatkah COVID-19 dikategorikan sebagai peristiwa Force Majeure maka kita perlu memahaminya.

 

Pertama, para pihak yang berkontrak perlu memeriksa klausa force majeure dalam kontrak mereka. Jika kontrak menetapkan klausa force majeure dengan tegas, terlepas apakah wabah COVID-19 dapat dianggap sebagai peristiwa force majeure maka hal tersebut akan sangat tergantung pada persyaratan yang disebutkan dalam kontrak tersebut, dan harus disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Sehingga situasi yang sedang terjadi saat ini karena penyebaran COVID-19 tidak dapat otomatis dikategorikan sebagai force majeure.

 

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata sebagaimana dijelaskan di atas, maka unsur utama yang dapat menimbulkan keadaan force majeure adalah:

 

1. Adanya kejadian yang tidak terduga dan halangan yang menyebabkan suatu prestasi tidak mungkin dilaksanakan.

 

Secara umum hal ini diakui dalam sistem hukum perdata bahwa peristiwa yang dinyatakan sebagai peristiwa force majeure pasti tidak terduga pada saat proses pembuatan atau berlangsungnya kontrak. Dengan demikian, obligor (pihak yang terkena dampak) tidak akan menjadikan force majeure sebagai pembelaannya jika dirinya bisa mengantisipasi atau memprediksi hambatan tersebut pada saat kontrak dibuat.

 

2. Ketidakmampuan tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan obligor (pihak yang terkena dampak) dan ketidakmampuan tersebut tidak dapat dibebankan risiko kepada obligor.

 

Harus dibuktikan bahwa terjadinya peristiwa tak terduga tersebut bukan merupakan kesalahan obligor. Dalam hal ini, sejauh prestasinya masih dimungkinkan untuk dilakukan, pihak yang terkena dampak tersebut dapat dan harus melakukan prestasinya.

 

3. Perlunya itikad baik

 

Prinsip itikad baik secara luas diakui sebagai salah satu prinsip dasar dalam hukum kontrak, termasuk didalam Hukum Perdata Indonesia. Pendekatan hukum perdata untuk itikad baik mewajibkan pihak yang berkontrak untuk melakukan kewajibannya dalam kontrak secara jujur, adil, dan terbuka. Kewajiban tersebut juga termasuk pada saat sebelum ditandatanganinya kontrak (pra-kontrak) untuk bernegosiasi secara adil dan terbuka dengan pihak lainnya dalam kontrak.

 

Apabila salah satu pihak akan beralasan bahwa COVID-19 sebagai peristiwa force majeure, maka pihak tersebut harus mempertimbangkan beberapa hal dibawah ini sebelum mengambil suatu tindakan:

 

1. Apakah didalam kontrak disebutkan / mengatur mengenai bencana nasional (seperti bencana nonalam) sebagai persitiwa force majeure.

2. Apakah ada hubungan kausal (sebab akibat) antara bencana nonalam dan dugaan tidak terlaksananya kewajiban dalam kontrak.

3. Apakah para pihak telah memprediski bencana nonalam tersebut pada saat pembuatan kontrak.

4. Apakah salah satu pihak melakukan itikad buruk ketika mengajukan alasan bahwa bencana nonalam tersebut sebagai force majeure.

5. Apakah para pihak dapat menanggulangi risiko buruk yang timbul dari bencana nonalam tersebut.

6. Apakah dampak buruk bencana nonalam dapat dihindari oleh para pihak.

7. Apakah telah ada upaya dari para pihak untuk memitigasi risiko buruk yang muncul dari bencana nonalam tersebut.

 

Klausa force majeure yang sering ditemukan dalam praktik biasanya menyertakan daftar contoh kejadian force majeure yang diakui. Secara umum, akan lebih mudah bagi obligor (pihak yang terkena dampak) untuk mengklaim telah terjadi peristiwa force majeure jika peristiwa tersebut secara jelas tercantum dalam kontrak. Selain itu, pihak tersebut harus menunjukkan itikad baik, dengan cara mematuhi prosedur untuk melakukan klaim peristiwa force majeure sesuai yang diatur didalam kontrak. Hal ini sebagai bukti bagi para pihak untuk menyampaikan pemberitahuan setelah peristiwa tersebut terjadi.

 

Dalam praktiknya, sangat jarang untuk menemukan pihak-pihak yang berkontrak secara khusus memasukkan “epidemi” atau “pandemi” atau dalam istilah yang lebih umum, “penyakit” atau “wabah”, sebagai peristiwa force majeure dalam kontrak mereka. Wabah penyakit dapat juga diatur dalam ketentuan kontrak dengan istilah “darurat nasional” dalam hal wabah tersebut telah secara resmi dinyatakan oleh pihak berwenang dalam hal ini Pemerintah sebagai situasi darurat atau bencana yang memerlukan penanganan segera, dimana instruksi atau perintah telah dikeluarkan oleh Pemerintah untuk mengurangi wabah sehingga atas dikeluarkannya perintah tersebut dapat menghambat, menunda atau membatalkan kewajiban yang telah diatur didalam kontrak, sebagai contohnya yaitu pembatasan perjalanan atau penutupan bisnis dalam bidang tertentu.

 

Namun, ketika klausa force majeure hanya diatur secara umum (dengan kriteria luas) dan tidak secara spesifik menentukan persyaratan di atas (misalnya di luar kendali wajar para pihak), untuk menentukan apakah suatu peristiwa yang dimaksud merupakan force majeure, maka para pihak dapat mengacu pada klausa sebagaimana tercantum dalam kontrak atau sesuai persyaratan force majeure yang ada didalam Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata sebagaimana telah dijelaskan di atas.

 

Perlu dicatat bahwa, selama memenuhi persyaratan force majeure (baik secara kontraktual maupun menurut undang-undang), suatu peristiwa yang tidak secara khusus terdaftar atau disebutkan sebagai contoh peristiwa force majeure didalam kontrak maka dapat dianggap sebagai alasan force majeure oleh pihak yang terkena dampak. Dengan demikian, apabila terjadi situasi seperti ini maka harus dilakukan pemeriksaan secara detail dan satu persatu dari masing-masing kasus.

 

Dengan tidak adanya klausul force majeure atau di mana perjanjian para pihak tidak secara tegas membahas masalah ini, maka ketentuan KUHPerdata akan berlaku. Dengan cara menginterpretasikan Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata, kita dapat menyimpulkan bahwa ada 3 (tiga) unsur utama yang harus dipenuhi untuk memenuhi syarat suatu peristiwa sebagai peristiwa force majeure seperti yang disebutkan di atas. Apapun risiko yang disebabkan oleh Covid-19 terhadap kewajiban para pihak, maka perjanjian yang telah dibuat para pihak merupakan hal yang sangat krusial karena perjanjian tersebut merupakan undang-undang bagi mereka (Pacta Sunt Servanda). Sehingga hal terpenting adalah bagaimana komitmen dari para pihak untuk bekerjasama dalam setiap proses, dan mengimplementasikan perjanjian tersebut dengan menyesuaikannya dengan keadaan saat ini.

 

Apabila pihak yang mengajukan wabah COVID-19 sebagai alasan force majeure maka dia harus membuktikan bahwa kejadian tersebut benar-benar tidak terduga¬† dan atas kejadian tersebut menyebabkan hambatan yang tidak dapat dihindari dengan cara apa pun, bahkan jika pihak tersebut telah mengambil langkah-langkah untuk menghindarinya namun kejadian tersebut tetap terjadi. Sederhananya, obligor (pihak yang terdampak) harus dapat membuktikan bahwa wabah COVID-19 telah membuat kewajibannya yang telah diatur didalam kontrak tidak mungkin dilakukan olehnya. Dalam hal ini, sebagai catatan bahwa pengadilan saat ini secara praktik cenderung menerapkan interpretasi yang lebih luas pada unsur ‘ketidakmungkinan’, karena pengadilan juga mengakui penerapan teori force majeure, di mana kewajiban kontraktual mungkin masih dapat dilakukan, tetapi dengan usaha yang keras dan pengorbanan yang tidak masuk akal.

 

Publikasi ini dimaksudkan hanya untuk tujuan informasi dan bukan merupakan nasihat hukum. Semua publikasi Kusuma & Partners memiliki hak cipta dan tidak dapat direproduksi tanpa persetujuan tertulis dari Kusuma & Partners. Jika Anda membutuhkan asistensi kebutuhan hukum dan pajak silahkan menghubungi Kami melalui kusuma@kusumalawfirm.com atau 0821-1817-0707.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

id_IDID
en_USEN id_IDID